Komentar
MALUKU UTARA, TRIBUN HALMAHERA.COM — Publik menantang Gubernur Maluku Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di seluruh sekolah penerima bantuan tersebut." Minggu, (18/10/2026)
Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan dari publik mengenai pengelolaan anggaran BOSDA di sejumlah sekolah. Bahkan, beberapa kepala sekolah diduga melakukan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan.
Publik meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran BOSDA sesuai dengan peruntukan, ketentuan yang berlaku, serta kebutuhan nyata di lingkungan sekolah.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran pendidikan dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap laporan penggunaan dana, bukti belanja, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan program yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah penerima.
Selain itu, publik berharap instansi terkait tidak menutup mata terhadap setiap laporan atau indikasi penyimpangan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, pihak berwenang diminta menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, dugaan terhadap sejumlah kepala sekolah tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Pihak sekolah yang disebut atau menjadi sorotan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Publik kini menantikan langkah konkret Gubernur Maluku Utara bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan dana BOSDA berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Transparansi anggaran pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Karena itu, evaluasi menyeluruh di seluruh sekolah penerima BOSDA diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Pimred Tribun Halmahera.com